Usai melakukan peninjauan, Jokowi menyebut di wilayah Ciracas, Jakarta Timur sendiri, saat ini ada 197 balita yang menjadi korban vaksin palsu. Ia pun ingin mengecek langsung dan melihat penanganan yang sudah dilakukan. “Makanya saya datang ke sini untuk mendapatkan informasi yang benar. Baik dari puskesmas, Kementerian Kesehatan maupun pelayanan kesehatan lainnya,†kata Jokowi.
Menurutnya, petugas pun diminta untuk lebih teliti karena untuk penanganan vaksin palsu ini, akan melalui proses yang masih sangat panjang. Sebab perlu data akurat dan ditelsuri mulai dari rumah sakit hingga penanganan si pasien. “Dari situ, pastinya para korbannya bisa ditangani hingga tuntas,†ujarnya.
Dari kasus vaksin palsu ini, kata Jokowi, seharusnya menjadi pembelajaran dan momentum untuk memperbaiki tata kelola distribusi yang ada selama ini. Baik menyangkut industri farmasi dan sistem pendistribusian obat-obatan, termasuk vaksin. “Dari situ, semua ini perlu kehati-hatian karena ini menyangkut masa depan anak-anak Indonesia,†kata Jokowi.
Atas kasus vaksin palsu ini pula, lanjut Jokowi, dirinya telah memerintahkan Kapolri dan Kabareskrim untuk meneliti dan menyelidiki semuanya secara detail. Hal ini untuk mencegah agar jaringan vaksin palsu tidak terulang lagi di Indonesia. “Harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya, jangan sampai ini terulang lagi,†tegasnya.
Terakhir, Jokowi pun mengingatkan kepada warga yang belum mendaftar untuk vaksin ulang, dipersilakan mendatangi puskesmas terdekat. Sebab Pemprov DKI juga membuka posko layanan korban vaksin palsu di semua puskesmas. “Sekarang yang paling utama lakukan vaksin ulang dahulu,†ungkapnya.
Ditambahkan kasus vaksin palsu bisa menjadi momentum yang baik untuk memperbaiki tata kelola industri farmasi di Tanah Air. "Saya melihat ini adalah sebuah momentum kita semuanya untuk memperbaiki tata kelola distribusi baik menyangkut industri farmasi menyangkut industri, dan distribusi obat-obatan termasuk vaksin," kata kepala negara.
Ia mengatakan perbaikan tata kelola industri farmasi bertujuan agar masyarakat mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang baik. Hal itu, kata dia, menjadi tujuan yang sebenarnya dari upaya perbaikan tata kelola industri farmasi. "Saya kira golnya ke sana. Sekali lagi ini adalah momentum memerlukan kehati-hatian karena menyangkut anak-anak kita," katanya. o eee
