PSI: Anies Bohong Soal Pengadaan Lahan Pemakaman

Ingat Kembali
    Ilustrasi lahan pemakaman. (Foto: Antara foto muhammad adimaja)

"Kedua lahan tersebut tidak siap karena Pemprov DKI lalai menjalankan tugasnya untuk mengelola dan merawat aset,"Anggota Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, Justin Untayana

 Jakarta (INGATKEMBALIcom) - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak terus terang mengenai lahan pemakaman jenazah pasien Covid-19 di Jakarta saat Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, 6 November.

Sebelumnya, Anies menganggarkan dana Rp254 miliar untuk membeli lahan pemakaman.

Anggota Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, Justin Untayana menilai Anies tidak terus terang karena sampai saat ini lahan pemakaman masih belum siap. Padahal dua bulan lalu, kata Justin, Anies sudah bilang tengah menyiapkan lahan.

"Menurut kami, Pak Anies tidak jujur dalam persoalan lahan pemakaman ini. Dua bulan lalu bilang bahwa sudah menyiapkan lahan sejak Maret. Tapi sekarang bilang lahan-lahan yang dimiliki belum siap. Mana yang benar?" kata Justin dalam keterangan tertulisnya, Rabu 11 November 2020.

Dalam Rapat Paripurna dua bulan lalu, Anies mengatakan bahwa lahan di TPU Rorotan masih dalam pematangan sehingga belum dapat digunakan. Sementara itu, lahan TPU Pegadungan juga belum siap. Hal itu kembali diucapkannya pada rapat 6 November.

Justin ragu dengan Anies karena dirinya sudah mengunjungi lokasi TPU Rorotan dan TPU Pegadungan. Lahan TPU Rorotan memiliki luas sekitar 25 hektar, sudah dibeli sejak 4-6 tahun yang lalu, namun masih berupa sawah garapan yang ditanami padi.

Sementara itu, luas TPU Pegadungan sekitar 60 hektar, namun masih berupa empang untuk memelihara ikan.

"Kedua lahan tersebut tidak siap karena Pemprov DKI lalai menjalankan tugasnya untuk mengelola dan merawat aset," ujar Justin.

"Sepertinya Dinas Pertamanan lebih suka membelanjakan uang rakyat membeli tanah-tanah baru dibanding mengelola dan menggunakan aset-aset tanah yang sudah dimiliki. Jadi ini murni kesalahan Pemprov DKI dan tidak bisa dibiarkan," kata dia menambahkan.

Justin menegaskan bahwa PSI menolak anggaran pengadaan lahan makam ini. Dia mendesak agar Anies memperbaiki pengelolaan aset lahan pemakaman dan mengoptimalkan lahan yang telah dibeli.

Ia menilai Anies saat ini terkesan menutup-nutupi kesalahan Dinas Pertamanan dengan mengucurkan uang ratusan miliar untuk membeli lahan baru.

Ia juga menduga ada oknum yang sengaja menelantarkan lahan-lahan yang telah dibeli, sehingga punya alasan untuk mengeluarkan anggaran pengadaan lahan baru.

"Kalau benar begitu situasinya, siapa yang diuntungkan? Penegak hukum perlu mendalami persoalan ini," pungkas Justin.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pengadaan lahan pemakaman yang masuk dalam rancangan Perubahan APBD 2020 sudah dalam proyeksi dan perhitungan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

Riza menyampaikan bahwa proyeksi tersebut ditujukan untuk kebutuhan secara umum maupun yang diperuntukan bagi jenazah Covid-19.

"Menang ada kebutuhan pemakaman setiap tahun yang memang dibelanjakan terkait pemakaman, tapi juga Dinas Pemakaman juga sudah memperhitungkan kebutuhan pemakaman terkait Covid-19," kata Riza di Balai Kota, Selasa (10/11).

Sebelumnya, Anies mengatakan pihaknya menganggarkan dana sebesar Rp254 miliar untuk pengadaan tanah makam. Hal tersebut dikarenakan DKI masih membutuhkan cukup banyak lahan makam terkait pandemi virus corona (Covid-19) yang melanda Jakarta.

"Untuk kegiatan pengadaan tanah RTH Makam sebesar Rp254 miliar dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih membutuhkan lahan untuk pemakaman terkait pandemi Covid-19," kata Anies saat menyampaikan pidato di Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (6/11).(Mnr/Mdf/Kpn/Abo).