Topik mahar politik mengemuka sepekan terakhir setelah La Nyalla Matalitti mengeluarkan pernyataan yang mengaku diminta uang dalam jumlah besar oleh oknum di Partai Gerindra untuk memperoleh rekomendasi pencalonan Gubernur Jawa Timur. Ia akhirnya gagal maju karena tidak mengantongi rekomendasi partai politik.
Menurut Ma'ruf, istilah mahar politik dalam praktik sebetulnya sama dengan politik uang. Itu berlaku baik kepada partai politik maupun individu yang berkepentingan untuk meraih sebuah posisi dalam politik. "Money politic enggak boleh," katanya di kampus Universitas NU Surabaya pada Rabu, 17 Januari 2018.
Menurut Ma'ruf, siapa pun yang terbukti melakukan mahar politik atau politik uang harus ditindak secara hukum. Bila terkait pencalonan pada pemilihan kepala daerah, pencalonannya harus digugurkan. "Supaya diselesaikan sesuai aturannya. Kan ada jika dia (pelaku politik uang) terbukti menyerahkan mahar politik, tidak boleh dicalonkan," ujarnya.
Dia menjelaskan, aturan hukum soal larangan politik uang sebetulnya sudah ada. MUI juga sudah pernah mengeluarkan fatwa haram politik uang. "Sekarang kan tinggal law enforcement-nya; tinggal penegakan hukumnya. Kalau enggak ditegak-tegakkan tidak bisa dieksekusi," katanya.
