Denpasar, Bali, INGATKEMBALIcom: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pura Tirta Empul, Kabupaten Gianyar, Bali, Jumat, dan meminta seluruh pihak untuk memelihara cagar budaya tersebut. 

Pura yang berada di sebelah timur Istana Kepresidenan Tampaksiring ini memiliki sumber mata air jernih yang digunakan sebagai tempat upacara keagamaan dan juga wisata. 

“Saya kira ini sebuah pura yang terpelihara, yang bersih, dan juga wisatawan sekarang mulai banyak datang,” ujar Presiden Jokowi sebagaimana dikutip dari keterangan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden. 

Pura Tirta Empul termasuk dalam lanskap subak dan pura daerah aliran sungai (DAS) Pakerisan dan telah ditetapkan dalam daftar warisan dunia.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi mendorong seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk bersama-sama memelihara salah satu aset negara ini. 

“Saya titip pesan, tetap jaga protokol kesehatan, jaga kebersihan karena ini adalah aset negara, aset rakyat, aset masyarakat adat yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di desa adat ini dan juga pada pemerintah daerah, ada income (pendapatan) di sana,” lanjutnya. 

Bendesa adat Pura Tirta Empul Made Mawiarnata mengatakan bahwa saat pandemi COVID-19 ini pariwisata di Pura Tirta Empul menurun jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. 

Namun, Made bersyukur saat ini wisatawan sudah mulai berdatangan kembali.

“Wisatawan sudah mulai berdatangan terutama dari wisatawan domestik. Dari mancanegara sudah ada, namun hanya beberapa. Berkat peluang yang telah diberikan oleh pemerintah kita, ini sangat mendukung,” ucap Made. 

Lebih lanjut, Made mengajak seluruh masyarakat untuk memperkenalkan kembali cagar budaya Pura Tirta Empul secara luas guna menarik wisatawan untuk berkunjung ke sana. 

“Marilah kita sama-sama ulurkan tangan, memasarkan Pura Tirta Empul kembali untuk mendapatkan kunjungan yang lebih banyak sekali,” imbuhnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut yaitu Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.(Re/Fa/Ni/Sy/Vi)

Beijing, INGATKEMBALIcom: Sedikitnya 40 stasiun di 13 jalur kereta metro bawah tanah (subway) di Beijing ditutup total mulai Rabu setelah kasus positif COVID-19 yang merebak kembali sejak 22 April lalu di ibu kota China itu mencapai angka 453.

Selain itu, 158 rute bis di Distrik Chaoyang yang masuk dalam kategori wilayah berisiko tinggi COVID-19 berhenti beroperasi. 

Rumah Sakit Shijingshan dan Rumah Sakit Peking University di Distrik Miyun juga menangguhkan pelayanan rawat jalan dan pelayanan gawat darurat. 

Otoritas kesehatan setempat juga melarang penggunaan toilet-toilet umum untuk dua orang dalam waktu bersamaan. 

Larangan tersebut dikeluarkan setelah seorang pengguna toilet menularkan virus corona ke lebih dari 40 orang yang menggunakan tiga toilet umum berbeda di Beijing pada Selasa 3 Mei 2022. 

Otoritas setempat memerintahkan penyemprotan disinfektan secara masif dan toilet yang berada di wilayah terkunci (lockdown) harus disemprot disinfektan setiap digunakan. 

Musim libur Hari Buruh yang berlangsung mulai Jumat 29 April 2022 lalu akan berakhir pada Kamis 05 Mei 2022. 

Namun, otoritas setempat menginstruksikan warga yang tinggal atau berkantor di Distrik Chaoyang agar bekerja dari rumah. 

Otoritas setempat mengumumkan tiga putaran lagi tes massal PCR digelar mulai Selasa 03 Mei 2022. 

Pada putaran pertama, telah terkumpul sampel dari 19,9 juta warga. 

Tiga tabung reagen yang masing-masing berisi 10 sampel dinyatakan positif.(Re/Fa/Ni/Sy/Vi)

    Ketua BPK RI Isma Yatun mencopot Kepala Perwakilan Jawa Barat setelah sejumlah auditor ditangkap KPK dalam kasus suap Bupati Bogor Ade Yasin.

"Kami sudah menonaktifkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar demikian juga dengan beberapa staf yang menjadi tim pemeriksa untuk kasus terkait ini,"Ketua BPK RI Isma Yatun

Jakarta, INGATKEMBALIcom: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mencopot Kepala Perwakilan Jawa Barat usai terdapat sejumlah auditor yang ditangkap oleh KPK terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap dari Bupati Bogor Ade Yasin.

"Kami sudah menonaktifkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar demikian juga dengan beberapa staf yang menjadi tim pemeriksa untuk kasus terkait ini," kata Ketua BPK RI Isma Yatun dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/4).

Menurutnya, BPK memiliki mekanisme pemberian sanksi internal melalui Majelis Kehormatan Kode Etik. Proses tersebut nantinya akan melakukan pemeriksaan terhadap penegakan kode etik pegawai.

"Mewujudkan BPK sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri sesuai dengan amanah UU 1945 Pasal 23 ayat 3," ucap dia.

Ia menilai kasus tersebut menjadi pukulan keras bagi institusi BPK sebagai bagian dari lembaga pemerintahan yang juga memiliki peran dalam pemberantasan korupsi.

Oleh sebab itu, Isma menyatakan bakal mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK terhadap sejumlah anggotanya

"Kami merasa sangat prihatin dengan kejadian terkini yang turut melibatkan pegawai BPK RI. Hal ini merupakan pukulan berat bagi BPK," cetusnya.

Sebagai informasi, ada empat anggota BPK perwakilan Jawa Barat yang menjadi tersangka usai menerima suap dari Ade Yasin untuk memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Pemerintah Kabupaten Bogor.

Keempat tersangka itu ialah Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis BPK Perwakilan Jawa Barat, Anthon Merdiansyah; Ketua Tim

Audit Interim Kabupaten Bogor, Arko Mulawan; serta dua pemeriksa pada BPK Perwakilan Jawa Barat, Hendra Nur Rahmatullah Karwita dan Gerri Ginajar Trie Rahmatullah.

Mereka ditugaskan sepenuhnya untuk mengaudit berbagai pelaksanaan proyek di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

Selain itu, penyidik juga turut menetapkan beberapa anak buah Ade Yasin, yakni Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah (IA) dan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam (MA) sebagai pihak pemberi suap.(Re/Fa/Ni/Sy/Vi)

“Semua yang waras juga tahu bahwa yang disebut Jalan itu bukan hanya Jalan Tol, apalagi sekarang sudah dijual-jualin. Lihat (Big) data ini,”akun twitter pribadinya, Roy Suryo, Sabtu 16 April 2022

Jakarta, INGATKEMBALIcom: Pakar Telematika Roy Suryo secara gamblang mengungkap perbandingan pembangunan jalan di Indonesia di tiap era Presiden Indonesia.

Hasilnya, ternyata era presiden Soeharto adalah pemerintahan yang paling banyak membangun ruas jalan di Indonesia. Sedangkan era Presiden Jokowi cuma menempati urutan ke tiga, di bawah era Presiden SBY.

Roy membuka jejak digital tersebut, sekaligus menegur keras admin akun jokowi di twitter.

Dia memeringatkan bahwa “Admin Akun @jokowi, sebaiknya stop penulisan narasi-narasi membodohi begini,” tegasnya.

Roy memahami, niat admin tersebut, ingin menyanjung tapi malah justru mempermalukan Presiden Jokowi.

“Niatnya mau menyanjung-nyanjung presiden tetapi malah mempermalukannya,” ungkapnya dalam akun twitter pribadinya, Sabtu 16 April 2022.

Roy malah mengingatkan kembali, pembangunan jalan tidak hanya pembangunan jalan tol. Namun, juga harus memasukkan variabel pembangunan jalan negara, provinsi, hingga kabupaten.

Dia juga menggarisbawahi bahwa jalan tol yang telah dibangun era Presiden Jokowi justru saat ini beberapa ruasnya sudah mulai dijual.

“Semua yang waras juga tahu bahwa yang disebut Jalan itu bukan hanya Jalan Tol, apalagi sekarang sudah dijual-jualin. Lihat (Big) data ini,” tegasnya.

Dia membandingkan jumlah kilometer dari ruas jalan yang telah dibangun oleh Presiden Soeharto, SBY dan Jokowi.

Era Presiden Soeharto, ruas jalan yang berhasil terbangun totalnya adalah 374.196 km, rinciannya antara lain, Jalan Negara 26.853 km, Jalan Provinsi 39.747 km, Jalan Kabupaten 307.596.

Era Presiden SBY, ruas jalan yang berhasil terbangun totalnya adalah 144.825 km, rinciannya antara lain, Jalan Negara 11.804 km, Jalan Provinsi 13.403, Jalan Kabupaten 119.618 km. 

Sedangkan era Presiden Jokowi, ruas jalan yang berhasil terbangun totalnya hanya 32.492 km, rinciannya antara lain, Jalan Negara 592 km, Jalan Provinsi 1.317 km, dan Jalan Kabupaten 30.583 km.

Admin Akun @jokowi, sebaiknya stop penulisan narasi-narasi yang (mem) bodoh (i) begini, Niatnya mau menyanjung2 presiden tetapi malah memermalukannya. 

"Semua yang waras juga tahu bahwa yang disebut Jalan itu bukan hanya Jalan Tol, apalagi sekarang sudah dijual-jualin. Lihat (Big) data ini, ambyar," ujar mantan Menpora itu.(Re/Fa/Ni/Sy/Vi)