Diberdayakan oleh Blogger.

Dikenakan Undang-undang Karantina HRS Tidak dapat ditahan

    Dikenakan Undang-undang Karantina HRS Tidak dapat ditahan 

"Satu tahun itu tak boleh ditahan orang, karena seseorang bisa ditahan diancam lima tahun keatas,"Kuasa Hukum Rizieq Shihab, Alamsyah.

Jakarta (INGATKEMBALIcom) - Sidang praperadilan Habib Rizieq Shihab kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 09 Maret 2021, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi 

Kuasa Hukum Rizieq Shihab, Alamsyah mengatakan dikenakan undang-undang kekarantinaan kesehatan Kliennya tidak dapat ditahan, karena ancaman hukumannya hanya satu tahun 

"Satu tahun itu tak boleh ditahan orang, karena seseorang bisa ditahan diancam lima tahun keatas,"Kuasa Hukum Rizieq Shihab, Alamsyah, Jakarta, Selasa 09 Maret 2021

Alamsyah juga mengatakan surat perintah penahanan tidak sesuai dengan khuhap, mustinya surat perintah penahanan dibuat satu surat perintah penyidikan 

"Surat perintah penahanan diambil dari pasal 160 alasan untuk dari kuhp padahal peristiwa hukumnya adalah peristiwa hukum pelanggaran protokol kesehatan,"jelas Alamsyah 

menanggapi hal tersebut kepolisian membantah seluruh dalil yang disampaikan oleh kuasa hukum Rizieq. Bahkan, kepolisian menyebut empat alat bukti untuk menetapkan Rizieq sebagai tersangka sekaligus menahan dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan.

"Dalil-dalil pemohon yang sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon sudah berdasarkan empat alat bukti yang sah," kata salah satu tim hukum Polda Metro Jaya.(Re/Fa/Ni/sy)


Tidak Punya Tanggungan BPJS Kesehatan Tagih Iuaran

    Tidak Punya Tanggungan  BPJS  Kesehatan Tagih Iuran

"Tunggakan 5 bulan dengan jumlah anggota keluarga 1 jiwa," salah seorang peserta BPJS kesehatan Oby

Jakarta (BERITAINFORMASIcom) - Seorang peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) terkejut ketika menerima pesan What's Up (WA) telah lima bulan menunggak iuaran BPJS kesehatan

"tunggakan 5 bulan dengan jumlah anggota keluarga 1 jiwa," seperti yang disampaikan salah satu peserta BPJS kesehatan Oby, meniru pesan WA yang diterimanya

Menurut Oby istri dan ketiga anaknya telah ditanggung oleh kantor tempat Oby bekerja

"Gaji saya sudah di potong untuk bayar BPJS Kesehatan," ujar Oby.

trus sekarang  BPJS kesehatan WA yang menyatakan ada tunggakan iuran sebesar 400.000 

"memiliki tunggakan sampai dengan bulan Maret 2021 sebesar Rp. 400,000," Jelas Oby

Oby merasa terganggu dengan pesan WA tunggakan BPJS Kesehatan lima bulan yang diterimanya, karena khawatir akan menggangu pelayan Kesehatan.(Re/Fa/Ni/Sy)



Pemerintah Hentikan Santunan Untuk Pasien Covid-19 Meninggal

 

    Pemerintah Hentikan Santunan Pasien Covid-19

“Jadi enggak mungkin, saya mengada-ngadakan juga dari mana,”Menteri Sosial Tri Rismaharini


Surabaya (INGATKEMBALIcom) – Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pemberian santuanan untuk pasien COVID-19 yang meninggal dunia adalah suatu kesalahan, karena surat edaran (SE) terkait santunan untuk pasien COVID-19 yang meninggal dunia sebesar Rp 15 juta per orang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas Direktur pada Juni 2020

Surabaya (INGATKEMBALIcom) – Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pemberian santuanan untuk pasien COVID-19 yang meninggal dunia adalah suatu kesalahan, karena surat edaran (SE) terkait santunan untuk pasien COVID-19 yang meninggal dunia sebesar Rp 15 juta per orang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas Direktur pada Juni 2020

“Sebetulnya itu nggak boleh, sudah melampaui kewenangan dari direktur,” kata Menteri Sosial Tri Rismahar di Surabaya Senin, 01 Maret 2021.

menurut Risma, di kutip BERITAINFORMASIcom Pemberian santunan untuk pasien COVID-19 yang meninggal dunia tanpa perhitungan dan melihat anggaran, sehingga masih ada yang belum terbayarkan untuk tahun 2020

“Pertama, ada kesalahan administrasi,”Jelsa Risma

Sejak menjabat menjadi sebagai menteri sosial Risma merasa bingung banyaknya pengajuan santunan untuk pasien COVID-19 yang meninggal dunia ydi 2021 ditengah pemontongan anggaran diseluruh kementerian

“Terus saya Tanya, ‘bu nggak ada uangnya’. Ada kalau nggak salah (anggaran hanya) untuk sekitar berapa ratus orang. Saya ngomong, ‘loh ini, kan, nggak mungkin’ terus waktu itu diminta mengajukan, padahal kita sendiri anggaran di kementerian, seluruh kementerian, itu dipotong. Terus dapat dari mana uangnya,” kata Risma.

Mantan Walikota Surabaya ini engaku tidak mungkin mengada-adakan santunan jika anggarannya tidak ada.

“Jadi enggak mungkin, saya mengada-ngadakan juga dari mana (RedAnggrarannya),”Jelas Risma

Diberitakan sebelumnya, ribuan ahli waris pasien COVID-19 terpaksa harus gigit jari karena santunan Rp15 juta yang dijanjikan pemerintah, dalam hal ini Kemensos, batal dicairkan. Di Jawa Timur saja, terdapat 1.480 berkas santunan yang diajukan maupun akan diajukan dan batal. Dari jumlah itu, baru sebanyak 76 berkas yang sudah cair.

Sisanya, 673 santunan untuk ahli waris belum cair dan 731 berkas masih di Dinas Sosial Jatim dan belum dikirim ke Kemensos. “Baru cair sekali itu (santunan untuk 76 ahli waris), setelah itu tidak ada lagi,” kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim, M Alwi, beberapa waktu lalu.(Re/Fa/Ni/Sy)

Edhy Prabowo: Saya Siap Dihukuman Mati

    Edhy Prabowo Saya Siap Dihukuman Mati

“Jangankan dihukum mati, lebih dari itu pun saya siap, yang penting demi masyarakat saya,”Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo 

Jakarta (INGATKEMBALIcom) – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, sudah siap segala keputusan hukum terkait kasus dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster yang dilakukannya, termasuk dihukum mati.

“Jangankan dihukum mati, lebih dari itu pun saya siap, yang penting demi masyarakat saya,” kata Edhy usai menjalani pemeriksaan di Gedung Dwiwarna KPK, Senin 22 Febuari 2021,

dikutip BERITAINFORMAIcom, Edhy mengatakan, dirinya akan menerima segala keputusan hukum nanti, namun sebagai warga negara Indonesia dirinya juga berhak untuk mencari keadilan.

“Saya tidak bicara lantang dengan menutupi kesalahan. Saya tidak berlari dari kesalahan yang ada. Silakan proses peradilan berjalan, makanya saya lakukan ini,” kata Edhy.

KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo sebagai tersangka penerima suap terkait dengan urusan ekspor benih lobster atau benur. Selain Edhy, ada 6 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka.

Keenam tersangka penerima disangkakan Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

Wacana hukuman mati terhadap Edhy belakangan dilontarkan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy Edward Omar Sharif Hiariej. Omar menilai Edhy dan juga eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara layak dituntut hukuman mati.

Edward menuturkan alasan pemberat bagi kedua mantan menteri tersebut, yaitu mereka melakukan korupsi di masa pandemi dan mereka melakukan kejahatan di dalam jabatan.(Re/Fa/Ni/Sy)

Teddy Minta Uang 500 Juta kepada Rizky Febian

    Teddy Minta Uang 500 Juta kepada Rizky Febian

"Saudara Teddy meminta Rp500 juta untuk diberikan kepada Bintang (6 Bulan) mengumrahkan enam orang" kuasa hukum Rizky Febian dan Putri Delina Bahyuni Zaili

Jakarta (BERITAINFORMASIcom) – Penyanyi Rizky Febian mengungkap adanya permintaan uang 500 juta dari suami mendiang Lina, yang akan digunakan untuk Bintang, putri Teddy dan mendiang Lina Jubaedah ibu dari Rizky Febian.

“Dalam pertemuan 18 Januari, saudara Teddy meminta Rp500 juta untuk diberikan kepada Bintang (6 Bulan),” kata kuasa hukum Rizky Febian dan Putri Delina Bahyuni Zaili, dilansir dari BERITAINFORMASIcom, Selasa 16 Febuari 2021.

Bahyuni mengatakan Teddy juga meminta Rizky Febian dan Putri Delina untuk mengumrahkan enam orang, sesuai amanat almarhumah.

“Saat itu ditanya Rizky siapa saja enam orang itu, Teddy belum memberikan nama-namanya,” ujar Bahyuni.

Sebelum Rizky Febian memenuhi permintaan Teddy, kata Bahyuni, kliennya meminta sejumlah aset penting peninggalan mendiang Lina.

Ia menyebut ada 12 aset milik almarhumah yang masih disimpan oleh Teddy Pardiyana. Di antaranya adalah sertikfikat rumah dan ruko di Panyawangan, rumah kos 32 kamar di Bojongoang, dan masih banyak lagi.

“Kami minta 14 hari untuk Teddy menyerahkan dokumen-dokumen tersebut,” tandas Bahyuni.(Re/Fa/Ni/Sy)

 



Support : ingatkembali.com Copyright © 2016-2018. Ingat Kembali - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by PT.M2C
Proudly powered by Presiden Online