HUMANIORA

Humaniora

Indonesia Mengutuk Keras Politisi Swedia Pembakakar Al-Quran


"Indonesia mengutuk keras aksi pembakaran Kitab Suci Al-Quran oleh Rasmus Paludan, politisi Swedia,"Kementerian Luar Negeri RI dikutip dari laman resmi Twitter Kemenlu RI, Minggu, 22 Januari 2023

Jakarta,INGATKEMBALIcom: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan, mengutuk keras aksi pembakaran Kitab Suci Al-Quran oleh politisi Swedia Rasmus Paludan. Aksi itu terjadi di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm, Swedia, Sabtu, 21 Januari 2023

Bahkan, kecaman juga datang dari Pemerintah Swedia hingga negara negara Arab. Pemerintah Turki juga langsung membatalkan kunjungan ​Menteri Pertahanan Swedia Pal Jonson, dengan agenda keanggotaan NATO.

"Indonesia mengutuk keras aksi pembakaran Kitab Suci Al-Quran oleh Rasmus Paludan, politisi Swedia, pada Sabtu di Stockholm. Aksi penistaan kitab suci ini, telah melukai dan menodai toleransi umat beragama," kata Kementerian Luar Negeri RI dikutip dari laman resmi Twitter Kemenlu RI, Minggu, 22 Januari 2023

Rasmus Paludan adalah pemimpin Partai Politik Sayap Kanan Denmark Hard Line (Garis Keras), dan juga berkewarganegaraan Swedia. Bukan kali pertama Paludan melakukan aksi pembakaran Kitab Suci Umat Islam Al-Quran.

Paludan telah memulai aksi pembakaran Al-Quran sejak April 2022, bahkan mengumumkan "tur pembakaran Al-Quran". Saat itu, dia menyatakan akan melakukan pembakaran Al-Quran selama Bulan Suci Ramadan, dan memicu kerusuhan di Swedia.

Pemerintah Turki juga menyatakan, mengutuk keras aksi Paludan di depan Kedubes Turki. "Kami mengutuk sekeras mungkin serangan keji terhadap kitab suci kami," kata Kementerian Luar Negeri Turki dilansir dari laman Aljazeera, Minggu.

"Mengizinkan tindakan anti-Islam ini, yang menargetkan umat Islam, dan menghina nilai-nilai suci kami. Dengan kedok kebebasan berekspresi, sama sekali tidak dapat diterima," ujar Kemenlu Turki.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu juga tidak berdiam diri. Cavusoglo mengatakan, aksi tersebut adalah sebuah kegagalan otoritas Swedia karena tidak dapat melarang.

"Itu tindakan rasis, ini bukan tentang kebebasan berekspresi,” kata Cavusoglo. Bahkan, Pemerintah Turki langsung membatalkan kunjungan Menteri Pertahanan Swedia Pal Jonson. 

Padahal, kunjungan Jonson guna mengatasi keberatan Turki terhadap keanggotaan NATO. Swedia membutuhkan dukungan Turki untuk masuk ke aliansi militer, karena ketakutan di Eropa.

Swedia baru menyatakan bergabung dengan NATO setelah invasi Rusia ke Ukraina, pada tahun 2022 lalu. Sebelumnya, Swedia adalah negara netral.

Beberapa negara Arab kali ini juga langsung merespons aksi Paludan membakar Al-Quran. Arab Saudi, Yordania, dan Kuwait turut mengecam pebuatan Paludan di Swedia itu.

"Arab Saudi menyerukan untuk menyebarkan nilai-nilai dialog, toleransi, dan hidup berdampingan. Dan (kami, red) menolak kebencian dan ekstremisme,” kata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam sebuah pernyataan.

Masyrakat Turki bahkan turut memprotes aksi Paludan langsung di depan Kedutaan Swedia di Ankara. Selain itu, demonstrasi terkait kecaman terhadap Paludan membakar Al-Quran juga dijadwalkan di Istanbul, Turki, Sabtu malam.

Namun, Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billstrom turut mengatakan, provokasi Islamofobia sangat mengerikan. "Swedia memiliki kebebasan berekspresi yang luas," kata Billstrom di Twitter dilansir dari laman Reuters, Minggu.

"Tetapi, itu tidak berarti bahwa Pemerintah Swedia, atau saya sendiri, mendukung pendapat yang diungkapkan (Paludan, red)," kata Billstrom. (Na/By/Sa/Ar/Na)

Indonesia Kembali Calonkan Diri Jadi Anggota DK PBB

 


“Berbekal peran, keaktifan, kontribusi Indonesia untuk dunia, maka Indonesia telah memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030,”Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi

JakartaINGATKEMBALIcom:
Pemerintah Indonesia akan kembali mencalonkan diri untuk menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode tahun 2029-2030.

Langkah tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat ia menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menlu yang digelar di Jakarta, Rabu.

“Berbekal peran, keaktifan, kontribusi Indonesia untuk dunia, maka Indonesia telah memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030,” kata Menlu.

Berbagai kontribusi untuk dunia yang disebut oleh Menlu tersebut mencakup sejumlah upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2022.

Ia mengatakan bahwa menjalankan diplomasi perdamaian dan kemanusiaan secara aktif telah dan akan terus menjadi prioritas bagi Indonesia.

Salah satunya adalah konsistensi Indonesia dalam membantu perjuangan kemerdekaan Palestina, serta Indonesia yang berkomitmen untuk terus membantu rakyat Afghanistan, terutama kaum perempuan, dalam memperoleh akses bagi pendidikan, ujarnya.

Indonesia juga memberikan dukungan bagi pelaksanaan intra-Afghan Dialogue dan kerja sama antarulama, termasuk melalui Dialog Ulama Trilateral Indonesia-Qatar-Afghanistan, yang akan terus dilanjutkan.

Indonesia, kata Retno, juga akan mendorong Organisasi Kerja Islam (OKI) untuk lebih aktif dalam menyelesaikan isu Palestina dan Afghanistan.

Penyelesaian isu Ukraina dan Rusia juga akan terus didorong oleh Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah, sementara itu, mengatakan belum ada isu tertentu yang ditetapkan sebagai fokus Indonesia jika nanti terpilih sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB.

“Dinamis sekali isunya, yang penting sekarang memenangkan dulu,” ujarnya.(Na/By/Sa/Ar/Na)

Klub Moge Surati Jokowi Minta Akses Masuk Tol


"Kita pernah kirim surat terbuka ke Pak Jokowi, tapi kan tidak semudah itu, karena beliau juga sibuk,"Presiden Motor Besar Club Indonesia (MBCI) Irianto Ibrahim

Jakarta, INGATKEMBALIcom: Komunitas sepeda motor gede atau moge mengaku sudah pernah membuat surat terbuka ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta akses dapat melintasi jalan tol. Upaya moge masuk jalan tol ini juga disebut dilakukan saban tahun dan sudah sejak 10 tahun lalu.

Dikutip CnnIndonesia, Presiden Motor Besar Club Indonesia (MBCI), Irianto Ibrahim mengatakan pihaknya sempat bersurat ke Jokowi tetapi belum dibalas.

"Kita pernah kirim surat terbuka ke Pak Jokowi, tapi kan tidak semudah itu, karena beliau juga sibuk," ungkap Irianto saat dihubungi, Rabu 11 Januari 2023

Menurut pria yang akrab disapa Rian ini, dirinya ingin menyampaikan usulan itu langsung ke Jokowi. Namun, hal itu belum bisa terealisasi.

Rian mengatakan dirinya sudah lebih dari 10 tahun meminta pemerintah melegalkan moge dapat akses di jalan tol. Namun, usulan tersebut sampai saat ini belum digubris.

Ia berujar apabila usulan itu disetujui, Jokowi akan tercatat dalam buku sejarah sebagai presiden Indonesia pertama yang mengizinkan moge melintasi jalan tol.

"Kalau memang Pak Jokowi ini (mengizinkan), ini sejarah buat Pak Jokowi, artinya negara kita bukan yang ecek-ecek, negara hebat ini. Jadi kita minta banget sama Bro Jokowi sebagai Presiden Indonesia, ayo ini kan bisa menambahkan devisa non-pajak, luar biasa," tuturnya.

Ia sebelumnya juga sempat membeberkan alasan meminta akses untuk moge melintasi jalan tol. Menurut dia hal ini agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya di jalan umum.

"Belum lagi misalnya kami ini touring bersama, padahal kami sudah ada kawalan (polisi), resmi loh. Yah tau sendiri, kami lewat sedikit ribut, dibilang macet lah, mengganggu, Intinya kami tidak mau mengganggu," ungkapnya.

Selain itu menurut Rian dibukanya akses tol bakal motor dapat memberi keuntungan ke negara melalui devisa dari para pelancong yang doyan touring menggunakan moge.

Ia bercerita selama ini banyak rekannya dari negara lain tertarik menikmati alam Indonesia melalui touring sepeda motor, namun mengurungkan niat karena kebijakan roda dua masuk tol di Tanah Air belum ada.

"Karena mereka tau di negara lain itu motor bisa masuk tol, jadi gampang. Nah di Indonesia tuh belum. Jadi motor ya lewat jalur biasa, jalurnya begitu. Padahal mereka tau Indonesia itu bagus," kata Rian.(Na/By/Sa/Ar/Na)

RDPU Disuruh Tertutup Usai LSM Ungkap Kecurangan Pemilu

"Pada sistem di Sipol, perintahnya untuk bantu parpol Partai Gelora ya. Dibutuhkan untuk dilakukan di 24 provinsi,"perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis

Jakarta, INGATKEMBALIcom: Rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Komisi II DPR dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mendadak menjadi tertutup usai pihak koalisi menyinggung temuan komunikasi antara KPU Pusat dengan KPU Daerah terkait proses meloloskan partai tertentu.

Awalnya, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia membuka RDPU secara terbuka. Kemudian, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumay dipersilakan untuk memaparkan temuan-temuan soal dugaan kecurangan Pemilu di tahap verifikasi parpol.

Hadar menjelaskan ada dugaan instruksi dari KPU pusat untuk melakukan perubahan data di proses verifikasi faktual partai yang belum memenuhi syarat di beberapa wilayah.

"Nah, tentu ini sangat mengagetkan bagi kami ini bisa terjadi. Tetap itulah yang berlangsung," kata Hadar.

Hadar lantas mengungkapkan ada perintah dari KPU pusat untuk membantu meloloskan verifikasi faktual Partai Gelora di 24 provinsi.

"Pada sistem di Sipol, perintahnya untuk bantu parpol Partai Gelora ya. Dibutuhkan untuk dilakukan di 24 provinsi. Dan di situ ada masing-masing provinsi masih berapa kabupaten kota lagi yang harus MS [memenuhi syarat] dari partai itu," kata Hadar.

Hadar mengungkapkan KPU daerah awalnya telah rampung untuk membuat kesimpulan berita acara pada tanggal 5 Desember pagi harinya. Kemudian, tiba-tiba datang instruksi dari KPU pusat untuk mengubah hasil berita acara pada siang harinya.

"Ini contoh satu kabupaten kota mereka lakukan rapat pleno membahas 'kita lanjutkan atau tidak permintaan KPU pusat ini'. Akhirnya disimpulkan empat orang setuju, maka empat orang ini setuju karena ini hierarkis dan seterusnya. Tapi ada satu orang yang menolak dan anggap ini kerja yang tak sesuai aturan dan tak jujur," kata Hadar.

Hadar juga mengungkapkan tangkapan layar pesan WhatsApp dari anggota KPUD yang resah dengan instruksi KPU RI terkait dengan upaya meloloskan partai tersebut.

"Persisnya saya enggak tahu nanti mudah-mudahan pak Doli bisa mengeceknya," kata Hadar.

Ketika Hadar tengah melanjutkan paparannya, Doli memotongnya. Ia meminta agar RDPU ini dilanjutkan secara tertutup.

"Saya mohon maaf karena ini menyebutkan terkait beberapa pihak yang tentu perlu dikonfirmasi. Saya kira rapat ini kita alihkan ke terbuka ke tertutup saja," kata Doli.

Hadar lantas mempertanyakan usulan Doli tersebut. Sebab, data yang dipaparkannya merupakan informasi publik.

"Ini kan informasi publik, sebaiknya kita buka atau bagaimana?" tanya Hadar.

Doli tetap berkukuh agar rapat ini digelar tertutup. Sebab, temuan Koalisi Masyarakat Sipil menyebut beberapa institusi yang harus dikonfirmasi.

"Soalnya ini menyebut institusi. Ini kan harus dikonfirmasi, berita ini harus kita konfirmasi. Saya minta persetujuan minta ditutup ya," kata Doli.

Tak hanya tertutup, Doli juga meminta agar pewarta untuk tak mempublikasikan berita soal data yang dipaparkan Hadar.

"Saya minta teman-teman media yang barusan tadi. Ini kan info yang didapatkan teman-teman persoalannya menyebutkan beberapa pihak. Tolong tadi di-take down," kata Doli.(Na/By/Sa/Ar/Na)

Pemerintah Akui 12 Pelanggaran HAM berat Masa Lalu

 

"Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa," Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)

JakartaINGATKEMBALIcomPresiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dalam sedikitnya 12 peristiwa di masa lalu.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi setelah menerima laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM (PPHAM) masa lalu yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 11 Januari 2023

Presiden mengaku bahwa ia telah membaca secara seksama laporan dari Tim PPHAM tersebut, yang sebelumnya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2022.

"Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. " kata Jokowi.  

Presiden juga menyatakan bahwa dirinya sangat menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam 12 peristiwa masa lalu.

Ke-12 peristiwa tersebut adalah Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari di Lampung 1989, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh 1989, Peristiwa Penghilang Orang Secara Paksa 1997-1998, dan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998. 

Kemudian Peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Peristiwa Simpang KKA Aceh 1999, Peristiwa Wasior Papua 2001-2002, Peristiwa Wamena Papua 2003, dan Peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003.

"Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Kepala Negara menegaskan bahwa ia dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial.  

"Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang," kata Presiden.  

Presiden juga mengaku telah menginstruksikan kepada Menko Polhukam agar mengawal upaya-upaya konkret pemerintah dalam memastikan dua hal tersebut bisa dilaksanakan dengan baik.

"Semoga upaya ini menjadi langkah yang berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa, guna memperkuat kerukunan nasional kita dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutup Presiden.  

Dalam kesempatan lebih awal, Menko Polhukam menegaskan kembali bahwa kerja Tim PPHAM tidak meniadakan sekali kelanjutan proses yudisial.  

"Jadi tim ini tidak menutup dan mengalihkan penyelesaian yudisial menjadi penyelesaian non-yudisial. Bukan. Yang yudisial silakan jalan," kata Mahfud.

Tim PPHAM diketuai oleh Profesor Makarim Wibisono bersama tujuh anggota lainnya yakni Ifdal Kasim, Profesor Suparman Marzuki, Dr. Mustafa Abubakar, Profesor Rahayu, K.H. As'ad Said Ali, Letjen TNI Purn. Kiki Syahnarki, dan Profesor Komarudin Hidayat.

Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menjabat sebagai Ketua Tim Pengarah Tim PPHAM.(Na/By/Sa/Ar/Na)

RRI Terus Upayakan Karyawan Memiliki Rumah


“Uang muka mulai dari Rp1 juta, angsuran Rp1-2 juta. Lalu itu menjadi milik kita dengan infrastruktur yang disediakan Perumnas,” Direktur Layanan Pengembangan Usaha RRI, Yonas Markus Tuhuleruw 

Jakarta, INGATKEMBALIcom: Radio Republik Indonesia (RRI) terus berupaya agar angkasawan dan angkasawati memiliki hunian tetap berupa rumah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah yakni bekerjasama dengan Perumnas.

Dikutip RRI.co.id, Direktur Layanan Pengembangan Usaha RRI, Yonas Markus Tuhuleruw mengatakan, karyawan dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mengikuti program rumah dari Perumnas. "Dengan harga murah, uang muka murah, angsuran murah, kita harap animo pegawai bisa memiliki rumah,” kata Yonas kepada, Senin, 09 Januari 2023

Yonas mengakui, karyawan kerap sulit mendapatkan rumah lantaran biaya lahan dan bangunan yang tinggi. Sehingga dengan adanya sosialisasi kerjasama tersebut, dapat membuka pikiran ASN di lingkungan RRI.

"Dengan adanya failitas negara dengan harga yang murah kenapa tidak?Jadi sosialisasi ini membuka pikiran para pegawai," ujarnya.

“Uang muka mulai dari Rp1 juta, angsuran Rp1-2 juta. Lalu itu menjadi milik kita dengan infrastruktur yang disediakan Perumnas,” katanya, menambahkan.

Pihak Perumnas menyatakan, RRI menjadi salah satu dari target pasar. Hal itu karena lokasi rumah yang ditawarkan dekat dengan stasiun kereta api. 

“Dekat dengan stasiun kereta Parung Panjang hanya lima menit. Kami juga ada shuttle bus dari depan klaster Samesta Parayasa ke stasiun begitu juga sebaliknya,” kata Pimpinan Proyek Perumnas Parung Panjang Samesta Parayasa, Sani Sumirat. 

Adapun keunggulan rumah yang dijual adalah on progress yaitu membuat serah terima lebih cepat dilakukan. Terkait surat diberikan dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) yang dapat dijadikan Sertifikat Hak Milik (SHM). (Na/By/Sa/Ar/Na)

2023, Tiongkok akan Hapus Syarat Karantina Para Pelancong

Tiongkok, INGATKEMBALIcom: Otoritas Tiongkok merencanakan menghapus kewajiban karantina bagi para pelaku perjalanan dari luar negeri. Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok mengumumkan, ketentuan itu akan berlaku mulai 8 Januari 2023 mendatangDIKUTIP RRI.CO.ID / Kebijakan terbaru itu akan diberlakukan, setelah hampir tiga tahun Tiongkok memperketat pergerakan pelaku perjalanan luar negeri. Tujuannya adalah demi mencegah penyebaran covid-19//

"Menurut undang-undang karantina Kesehatan Nasional, tindakan karantina penyakit menular tidak akan lagi diambil terhadap pelancong dan barang masuk. Pelancong hanya harus melakukan tes PCR dalam 48 jam sebelum tiba di Tiongkok," kata Komisi Kesehatan Nasional (NHC) seperti dikutip dari AFP, Selasa, 27 Desember 2022.

Selain itu, komisi tersebut juga akan menghentikan kebijakan pembatasan jumlah penerbangan internasional. Sebab, sebelumnya sejak Maret 2020, semua penumpang tiba di Tiongkok harus menjalani kewajiban karantina.

Tiongkok, saat itu, memberlakukan karantina sampai dengan dua minggu. Bahkan, mereka juga menambah waktu karantina, dengan ditingkatkan menjadi tiga minggu.

Tapi, kahirnya berbagai langkah tersebut dinilai sangat mengganggu pariwisata internasional. Termasuk, mempengaruhi perjalanan bisnis yang pada akhirnya membebani pertumbuhan ekonomi Tiongkok.

Kondisi hotel karantina yang tidak merata, pembatasan visa yang ketat, dan harga tiket pesawat yang tinggi juga berdampak besar. Itu disebabkan karena rute internasional yang sangat berkurang, hingga memicu eksodus massal ekspatriat dari negara tersebut.

Tapi, Otoritas Tiongkok sejak awal tahun 2022, telah sedikit melonggarkan pembatasan visa. Mereka mengizinkan kerabat langsung Warga Negara Tiongkok untuk mengajukan visa reuni keluarga.

Langkah itu dilakukan komisi setelah status covid diturunkan. Yaitu, dari tingkat teratas penyakit menular, Kelas A, ke tingkat kedua Kelas B.

Nantinya, para pelancong akan masuk Tiongkok hanya disyaratkan tes PCR, dilakukan 48 jam sebelum penerbangan ke sana. Mereka menyatakan, kebijakan tersebut adalah langkah terbaru Beijing untuk melonggarkan rezim nol-covid.(Na/By/Sa/Ar/Na)

 

Top News

Kepala BPK Jabar Dicopot Ketahuan Terima Suap Bupati Bogor

     Ketua BPK RI Isma Yatun mencopot Kepala Perwakilan Jawa Barat setelah sejumlah auditor ditangkap KPK dalam kasus suap Bupati Bogor...

Support : Creating Website | Fanka | zeromaxx
Copyright © 2017. Ingat Kembali - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by M2C
Proudly powered by FQA