Jadi si menteri juga bingung dia bertanggung jawab ke siapa. Ke Wapres tapi kok via Menko, atau ke Presiden. Atau ke mana, atau ke KSP,"Politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon
Politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, mengusulkan agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghapus pos menteri koordinator (Menko). Dia menilai fungsi menko kurang efektif dan membuat bingung para menteri yang berada di bawah naungannya.
"Sekarang saya melihat fungsi menko nggak terlalu efektif kecuali memperpanjang birokrasi, yang akhirnya nggak penting juga begitu. Jadi si menteri juga bingung dia bertanggung jawab ke siapa. Ke Wapres tapi kok via Menko, atau ke Presiden. Atau ke mana, atau ke KSP," kritik Effendi di sebuah diskusi dengan tema '100 Hari Kabinet Jokowi-Ma’ruf' di Ibis Thamrin Hotel, Jakarta Pusat, Sabtu 08 Febuari 2020.
Dia berharap Jokowi mendengar usulannya. Penghapusan posisi menko, katanya, justru membuat kinerja pemerintahan Jokowi biar bekerja lebih maksimal.
"Kalau mau lari kencang, nggak perlu ada Menko. Semua menteri-menterinya adalah menteri yang langsung menerapkan kebijakannya," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi I DPR ini juga sempat mempertanyakan pernyataan Jokowi yang menyebut tidak ada visi misi menteri, yang ada visi presiden. Selama periode dua ini, Effendi melihat para menteri justru tak mengerti arah yang dimaksud.
"Saya kira kita juga harus menempatkan dulu arti visi dan misi. Karena kadang-kadang mungkin antar menterinya Presiden nggak tahu juga visi dan misi. Ya buktinya seluruh kementerian berjalan dengan diskresinya masing-masing. Dia kan officer yang memutus, membuat kebijakan, enggak bisa juga kemudian sekaku itu. Jadi visi besarnya kan jelas, menuju ke titik sana ya kan," tegas Effendi.
