"Intrusi kapal Coast Guard RRT di Perairan Natuna adalah pelanggaran terhadap ZEE Indonesia,"
Jakarta (INGATKEMBALICOM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tak akan berkompromi terkait klaim China di perairan laut Natuna. Fraksi PDIP mengatakan pemerintah haruslah mengambil sikap yang lebih tegas terhadap China.
"Sikap RRT lewat Jubir Kemlu-nya yang tetap mengklaim Perairan Natuna sebagai wilayahnya, menunjukkan tidak adanya itikad baik RRT untuk menghormati kedaulatan RI, setelah Nota Protes diplomatik dilayangkan ke negara tersebut. Indonesia harus mengambil sikap yang lebih tegas terhadap RRT," ujar anggota F-PDIP, Charles Honoris kepada wartawan, Minggu 05 Januari 2019.
Charles mengatakan klaim China atas Perairan Natuna tidak mempunyai dasar yuridis. Karena itu, dia sepakat dengan Jokowi untuk tidak ada kompromi terkait kedaulatan RI di Natuna dengan China.
"Klaim historis RRT atas ZEE Indonesia dengan alasan bahwa para nelayan RRT telah lama beraktivitas di Natuna tidak dikenal oleh UNCLOS dan juga pernah dimentahkan melalui putusan Permanent Court of Arbitration di tahun 2016. Klaim sepihak 9 Garis Putus-putus (9 Dash Lines) oleh RRT tidak mempunyai dasar yuridis. Oleh karena itu, tidak ada ruang untuk kompromi atau negosiasi terkait kedaulatan teritorial RI," tuturnya.
Apalagi, kata dia, China juga sudah meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Hukum Laut (UNCLOS). Charles menjelaskan, jelas menurut UNCLOS bahwa Natuna merupajan bagian dari Indonesia.
"Intrusi kapal Coast Guard RRT di Perairan Natuna adalah pelanggaran terhadap ZEE Indonesia, yang ditetapkan berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. RRT sebagai pihak yang juga sudah meratifikasi UNCLOS, seharusnya menghormati hal tersebut," ujar Charles.
Ke depan, Charles pun meminta aparat untuk tak ragu menegakkan kedaulatan di Natuna. Dia mengatakan rakyat Indonesia pasti mendukung upaya Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya.
"Angkatan Bersenjata dan penegak hukum RI hendaknya jangan ragu untuk menegakkan kedaulatan negara. Perbanyak patroli dan pertebal kehadiran negara di perairan Natuna. Segenap rakyat Indonesia pasti mendukung setiap upaya TNI dalam menjaga setiap jengkal wilayah kedaulatan NKRI dari intrusi pihak asing," katanya.
Charles juga meminta pemerintah untuk kembali mengkaji hubungan bilateral dengan China. Selain itu, pemerintah juga dimintanya untuk menggalang negara-negara ASEAN untuk tidak berpartisipasi dalam kerja sama yang diinisiasi China di forum internasional.
"Pemerintah harus mengkaji kembali hubungan bilateral RI dengan RRT. Berbagai kerjasama bilateral yang sedang dibahas bisa saja kita tunda atau batalkan. Kita juga bisa menggalang negara-negara ASEAN untuk tidak berpartisipasi dalam inisiatif-inisiatif multilateral yang di inisiasi oleh Tiongkok di forum internasional," ujar anggota Komisi I DPR itu.
Istana memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas merespons klaim China di perairan laut Natuna. Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman lantas mengutip pernyataan Jokowi soal sikap terkait klaim China atas Natuna.
"'Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia', tegas Presiden Jokowi," kata Fadjroel mengutip Jokowi, kepada wartawan, Sabtu 04 Januari 2019
