Meski telah dipecat dan ditarik izin praktiknya oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), posisi Terawan sebagai dokter kepresidenan masih aktif lantaran dirinya masih merupakan Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto.
"Saya lihat kalau posisinya dokter Terawan sendiri dalam tim medik kepresidenan tidak ada masalah, karena RSPAD adalah rumah sakit rujukan bagi Presiden," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Mabes TNI, Jakarta, Sabtu (7/April/2018).
Menurut Moeldoko, sanksi yang dikenakan terhadap perwira tinggi berpangkat Mayor Jenderal tersebut tak berkaitan statusnya sebagai kepala rumah sakit.
Apalagi Moledoko menyampaikan, polemik terkait status Terawan saat ini juga tak berpengaruh pada manajemen tim kedokteran kepresidenan.
"Karena posisi sebagai pejabat selaku Kepala RSPAD itu melekat. Tapi dalam hal isu kemarin berjalan itu adalah dia sebagai pribadi, dia sebagai dokter Terawan, harus dibedakan," kata Moeldoko.
Moeldoko yang juga mantan Panglima TNI ini meminta IDI melalui Majelis Kode Etik Kedokteran, mempertimbangkan sanksi kepada Terawan. Menurut dia, keputusan mencabut izin praktik yang dilakukan IDI hanya soal masalah komunikasi.
"Ada yang perlu diperbaikilah dalam hal komunikasi," ujarnya.
