"Haryono menduga, adanya ASN yang tidak suka Pancasila karena pelajaran Pancasila tidak wajib di sekolah,"Plt Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Haryono
Jakarta (INGATKEMBALICOM) - Plt Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Haryono menyebut ada sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang tidak suka dengan Pancasila. Hal itu menurut Haryono menjadi tantangan tersendiri bagi BPIP.
"Maka hasil riset beberapa lembaga, teman-teman di ASN, banyak yang tidak suka Pancasila. Ini kan tantangan. Kan lucu sebagai aparatur negara tapi dia tidak setuju Pancasila," kata Haryono kepada wartawan, di Merlynn Hotel, Jalan KH Hasyim Ashari, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 16 Oktober 2019.
Dikutip detikcom, Menurut Haryono, Pancasila telah final sebagai dasar negara. Namun untuk cita-cita belum final dan harus diperjuangkan.
"Pancasila sebagai sebuah dasar negara itu sudah final, tapi kalo sebagai sebuah cita cita bangsa itu belum final, makanya kita perjuangkan bersama supaya tujuan berbangsa kita juga," ujarnya.
"Haryono menduga, adanya ASN yang tidak suka Pancasila karena pelajaran Pancasila tidak wajib di sekolah pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu juga, kurangnya kajian Pancasila di ruang publik.
"Karena sejak 1998 sampai dengan 2016 Pancasila kan nggak wajib di pendidikan dasar dan perguruan tinggi. Demikian juga pengaruh siraman Pancasila di lingkungan publik termasuk di pemerintahan itu relatif kurang," sebut Haryono.
Untuk mensiasati ASN yang tidak suka Pancasila, Haryono mengaku sudah berkoordinasi dengan TNI. Dia juga meminta kementerian melakukan gerakan terkait nilai-nilai Pancasila kepada para pegawai internalnya.
"Kita ingin agar yang pertama, seperti kemarin, kami koordinasi dengan Kapusbintal TNI, itu dimulai dari internal. Sehingga masing masing kementerian, sebelum melakukan gerakan ke luar, mari kita lakukan gerakan ke dalam, pelembagaan nilai-nilai Pancasila," ucap Haryono.
Terkait seleksi penerima ASN, Haryono menyebutkan hampir seluruh peserta seleksi pada tahun lalu tidak paham dengan Pancasila. Dia menilai ini tantangan untuk BPIP bekerjasama dengan lembaga lain.
"Mulai semester kemarin, tahun lalu kan sudah ada dan itu kan juga menarik. Yang lulus wawasan kebangsaan tidak lebih dari 20 persen. Berarti kan 80 persen pelamar CPNS itu nggak paham, minimal pengetahuannya. Inilah tantangan, BPIP harus bekerjasama dengan lembaga lain untuk mengarusutamakan Pancasila," papar Haryono.
"Pancasila sejak awal, sebagai dasar negara. Setiap kebijakan negara harus berdasarkan Pancasila," imbuhnya.
