Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Yusril: ASN Tidak Boleh Kalah dari Pekerja Swasta

Kamis, 29 Januari 2026 | Januari 29, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-01-29T05:33:00Z
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, Jakarta, Zona Integritas,
“Pencanangan zona integritas menjadi fondasi memperbaiki birokrasi, diperkuat komitmen pimpinan hingga jajaran paling bawah. Pelayanan publik harus semakin meningkat, lebih cepat, transparan, dan prima bagi masyarakat, termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas,” Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra 


Jakarta - INGATKEMBALIcom: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mendorong zona integritas sebagai langkah strategis mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menegaskan komitmen perubahan birokrasi dimulai dari pimpinan hingga bawah demi layanan publik cepat, transparan, inklusif


“Pencanangan zona integritas menjadi fondasi memperbaiki birokrasi, diperkuat komitmen pimpinan hingga jajaran paling bawah. Pelayanan publik harus semakin meningkat, lebih cepat, transparan, dan prima bagi masyarakat, termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas,” kata Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, 29 Januari 2026.


Lebih lanjut, Yusril meminta seluruh pegawai bekerja dengan disiplin tinggi, cepat, dan penuh ketelitian. Ia membandingkan kinerja birokrasi pemerintah dengan sektor swasta yang dinilainya lebih sigap dan sistematis.


“Kita tidak boleh kalah dengan pekerja di struktur swasta yang bekerja cepat sekali, sistematik, dan menghindari kesalahan sekecil apa pun,” tegasnya. Kita kadang-kadang ada kecenderungan bekerja tidak cepat, kerja lambat, tidak teliti, bikin surat saja berhari-hari baru selesai,” ucap Yusril. 


Yusril menekankan pentingnya inisiatif individu tanpa harus selalu menunggu arahan atasan, selama tetap sesuai aturan hukum. Ia menambahkan, penguatan integritas menjadi langkah awal membangun birokrasi yang profesional, jujur, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.


“Hal-hal sederhana selesaikan segera. Jangan tunggu-tunggu, jangan mesti minta arahan terus. Semua harus punya inisiatif sendiri, sesuai pedoman hukum dan perundang-undangan,” ujarnya.


Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menegaskan zona integritas harus menjadi gerakan bersama seluruh unit kerja, bukan sekadar simbol administratif. Menurut Rini, reformasi birokrasi harus dimulai dari unit-unit kecil yang mampu menjaga integritas. 


“Dalam reformasi birokrasi, perubahan harus dimulai dari unit-unit kecil yang mampu menjaga integritas. Satu unit berintegritas saja tidak cukup, harus ditularkan dan kalau sudah ada yang meraih predikat WBK atau WBBK, itu harus menginspirasi dan menular ke instansi lainnya,” kata Rini.(Na/By/Sa/Ar/Na


copyright©INGATKEMBALIcom 2025