Ia mengingatkan Kementerian Agama agar benar-benar memanfaatkan tanah di Cimanggis tersebut untuk pendirian UIII, bukan peruntukan yang lain.
"Kalau pada saatnya nanti pemerintah tidak menggunakan untuk universitas Islam Indonesia, tanah itu akan dicabut kembali oleh RRI," kata Rohanuddin tegas.
Pada kesempatan tersebut, ia juga mengharapkan dukungan pemerintah bagi kemajuan LPP RRI, termasuk keberlangsungan siaran, kejelasan status PBPNS menjadi PNS, dan penambahan reporter haji.
"Di situ ada tempat pemancar. Ada pemancar yang sedang mengudara. Maka, migrasinya itu harus smart. Jadi jangan pemerintah kemudian merobohkan pemancar itu dan tidak mengudara," kata Rohanuddin merujuk pada pemancar milik RRI yang masih digunakan di lahan Cimanggis yang sudah diserahterimakan.
Ia meminta pemerintah sudah menyiapkan infrastruktur pengganti sebelum menutup pemancar di Cimanggis secara permanen.
"Karena RRI sekali di udara tetap di udara" jelasnya.
Terkait nasib lebih dari 2.000 pegawai PBPNS RRI, Rohanuddin meminta pemerintah memerhatikan mereka.
"Saya meminta pada mereka untuk mem-PNS-kan mereka," kata Rohanuddin, termasuk menjamin kesetaraan hak pensiun dan kesejahteraannya.
Saat menyampaikan isu soal kebutuhan penyebarluasan informasi haji ke masyarakat, Rohanuddin secara tegas mengatakan RRI tidak bisa menyampaikan informasi haji secara lengkap akibat personel yang dikirim hanya seorang.
"Satu orang bagaimana meng-cover siaran haji di Mekah, Madinah, dan di Jeddah. Saya kira itu non-sense," kata Rohanuddin saat menyampaikan sambutan di hadapan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
"Mbok ya RRI itu, yang bertugas untuk negara, siaran Islami, syiar agama, beri kami enam," katanya merujuk pada kebutuhan minimal petugas peliput siaran haji dari RRI.
Rohanuddin bahkan sempat membandingkan saat ia masih menjadi reporter bahwa reporter RRI yang ikut terlibat dalam reportase siaran haji di masanya mencapai sembilan orang.
Dalam kurun sepuluh tahun terakhir, pewarta RRI yang ikut terlibat dalam reportase siaran haji bersama Kementerian Agama RI hanya satu orang.
Seluruh diskusi dan masukan dari RRI tersebut, menurut Dirut RRI akan terus dikomunikasikan antara pihak direksi RRI dengan Kemenkominfo, termasuk pembahasan kepegawaian para PBPNS, dan memprediksi pembahasan akan diselesaikan pada periode direksi saat ini.
