Menurut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHSP) II-2017 memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) dari masa jabatan Pemerintahan Jokowi-JK baru 54,5% yang sudah sesuai rekomendasi.
Melansir IHSP II-2017, Selasa (3/4/2018), ada 63.238 rekomendasi (54,5%) senilai Rp 24,96 triliun yang telah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK.
Lalu ada 37.627 rekomendasi (32,4%) senilai Rp 67,31 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, 14.937 rekomendasi (12,9%) senilai Rp 26,02 triliun belum ditindaklanjuti dan sebanyak 219 rekomendasi (0,2%) senilai Rp 696,17 miliar tidak dapat ditindaklanjuti.
Dari seluruh entitas yang diperiksa BPK selama tahun 2017, sebanyak 7 entitas telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK pada periode yang sama. Entitas tersebut adalah Badan Intelijen Negara, Pemkab Pringsewu, serta Pemkab Probolinggo.
Kemudian Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Standarisasi Nasional, dan Arsip Nasional.
Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2015-2017 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/perusahaan adalah sebesar Rp 8,70 triliun.
