Menurut dia, komitmen tersebut menunjukkan masih ada pihak yang mempunyai keinginan agar perekonomian dan keuangan negara sehat dan utang semakin berkurang. Selain itu, langkah tersebut juga akan meningkatkan kepercayaan terhadap perekonomian Indoensia.
"Kami hargai bahwa concern mengenai utang itu selalu disampaikan. Karena itu kita berarti menjamin bahwa Indonesia ingin kita semua memiliki perekonomian dan keuangan negara yang sehat, gimana utang makin kecil," kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Senin, 10 Desember 2018
Namun menurut Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo sudah menjalankan komitmen terkait pembangunan infrastruktur tanpa mengandalkan utang. Dia mengklaim hal itu sudah terlihat dari semakin kecilnya defisit anggaran dalam APBN, bahkan primary balance sudah mencapai nol.
“Kalau Pak Prabowo sebagai kontestan juga memiliki komitmen seperti itu, berarti akan meningkatkan confidence terhadap ekonomi Indonesia. Karena berarti dalam hal ini, oh, Indonesia memiliki kandidat-kandidat presiden yang semuanya menginginkan APBN nya sehat dan sustainable,” ujarnya.
Selama ini, kata Sri Mulyani, pemerintah sudah menerapkan berbagai skema pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur tanpa mengandalkan utang. Seperti bersumber dari APBN, kombinasi antara APBN dan APBD, Dana Alokasi Khusus Fisik, dan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Bahkan, Bappenas punya Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA), jadi itu semua adalah mekanisme yang dikatakan kalau menggunakan ekuitas maka itu tidak dilakukan melalui utang,” ujarnya.
Selain itu, Sri Mulyani menjelaskan pembangunan infrastruktur tanpa utang juga bisa dilakukan dengan sekuritisasi proyek infrastruktur yang sudah jadi. Hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Menurut dia, BUMN ataupun pemerintah daerah jika memiliki infrastruktur yang bagus, bisa datang ke pasar modal untuk melakukan issue surat atau menghimpun dana berdasarkan infrastrukturnya tersebut.
Dana yang diperoleh kemudian bisa dipakai dan ditanam kembali untuk infrastruktur. Menurut Sri Mulyani mekanisme-mekanisme seperti itu sebenaranya terus disempurnakan oleh pemerintah agar siapapun bisa menggunakan mekanisme tersebut.
“Jadi itu bukan sesuatu yang apa, sama sekali berbeda, tapi telah dilakukan. Kalau kita melakukan sekuritisasi ya berarti kita melakukan equity financing, itu tidak pakai debt financing. Kalau equity financing berarti ada yang punya modal untuk masukin kalau swasta ya swasta yang masuk,” tandasnya.
