Sumedang, Jawa Barat - INGATKEMBALIcom: Pemerintah menyoroti berbagai persoalan serius dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Masalah ini dianggap mengganggu proses pendidikan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
“Kami menyesalkan sekali kejadian-kejadian yang berdampak bukan hanya kepada peserta didik, tapi juga masyarakat semua. Untuk itu, kami merasa harus ada perbaikan yang serius, sistematis, dan konkret bagi pendidikan Program Dokter Spesialis ini," kata Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin dalam Konferensi Pers, 'Upaya Bersama Pembenahan PPDS di RSUP Hasan Sadikin dan Universitas Padjajaran', dikutip, Senin, 21 April 2025
Ia menekankan, salah satu langkah awal adalah dengan melaksanakan tes psikologis bagi calon peserta PPDS. Tes ini penting untuk memastikan kesiapan mental peserta menghadapi tekanan pendidikan dan profesi.
Menkes menjelaskan, proses rekrutmen peserta PPDS juga harus dilakukan dengan transparan dan bebas dari intervensi pihak luar. Pemerintah menegaskan pentingnya seleksi adil agar tidak salah memilih calon dokter spesialis.
Ia menambahkan, Putra-putri daerah akan diberi afirmasi agar bisa mengisi kebutuhan dokter di wilayah yang kekurangan. Pemerataan distribusi dokter spesialis menjadi perhatian khusus setelah puluhan tahun tak seimbang.
Budi menegaskan, proses pembelajaran di rumah sakit akan dibenahi agar dilakukan langsung oleh konsulen, bukan senior. “Pendidikan dokter spesialis ini harus diberikan oleh konsulennya, bukan oleh kakak kelasnya,” ujarnya.
Budi menambahkan, pemerintah juga mewajibkan screening psikologis rutin setiap enam bulan untuk menjaga kondisi mental peserta. "Jam kerja akan diatur lebih manusiawi agar peserta tidak mengalami kelelahan berlebihan," ujar Budi.
Menurutnya, tugas non-medis seperti antar obat dan dorong tempat tidur tak boleh dibebankan pada peserta PPDS. Pengawasan ketat akan dilakukan agar mereka hanya menjalankan peran sebagai dokter pembelajar. (Na/By/Sa/Ar/Na)
Copyright © INGATKEMBALIcom 2025
