Jakarta - INGATKEMBALIcom: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp16,58 triliun untuk mendukung penugasan Bulog melakukan pengadaan beras dalam negeri. Untuk itu, Kemenkeu menetapkan Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah dalam penugasan tersebut.
“Dengan anggaran tersebut kita berharap Bulog dapat membeli beras dan gabah dari petani tanpa harus pinjam ke bank. Sehingga beban bunga pinjaman bisa menurun dan risiko penjaminan pemerintan juga menurun,” kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dalam keterangannya di Kementerian Keuangan, Rabu, 30 April 2025
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menerbitkan Inpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri. Inpres tersebut juga mengatur tentang Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.
Berdasarkan Inpres itu, Bulog ditugaskan melakukan pengadaan beras dalam negeri. Jumlahnya sebanyak 3 juta ton setara beras dari Gabah Kering Panen (GKP) atau Gabah Kering Giling (GKG).
Harga Pokok Penjualan (HPP) ditetapkan Rp6.500/kg untuk GKP. “Penugasan pada Bulog ini juga untuk menyerap hasil panen petani selama bulan Februari, Maret dan April,” ucap Suahasil.
Lebih lanjut Wamenkeu mengatakan, hingga 22 April 2025, realisasi anggaran yang sudah digunakan sebesar Rp7,47 triliun rupiah. Yaitu untuk pembelian Gabah sebanyak 640.510,65 ton sebesar Rp4,16 triliun dan pembelian beras sebanyak 275.884,86 ton sebesar Rp3,31 triliun.
“Dengan demikian, total stok beras bulog ini sekarang cukup. Sehingga selama puasa dan lebaran kemarin pun tidak terjadi kelangkaan dan harga beras terjaga,” ujar Wamenkeu Suahasil.
Total stok beras Bulog saat ini sebanyak 2.967.000 ton. Terdiri dari Cadangan Beras Pemerintah sebanyak 2.928.000 ton dan beras komersil sebanyak 39.000 ton.(Na/By/Sa/Ar/Na)
Copyright © INGATKEMBALIcom 2025
