"Perilaku pejabat-pejabat yang meras. Kunjungan ke Rutan dan di Lapas selama ini jadikan ajang memeras. Memeras ini menjadi persoalan klasik. Mudah-mudahkan, kita minta nanti ada OTT lah," kata Yasonna, di Rutan Klas II Pekanbaru, Minggu (7/5/2017).
"Ini menterinya yang bicara. Saya akan berkoordinasi ke Satgas, agar dibuat OTT," kata Yasonna.
OTT dilakukan, kata Yasonna, agar tidak ada lagi persoalan-persoalan memeras yang dilakukan di Rutan dan Lapas yang ada saat ini.
"Kondisi di Rutan ini sangat tidak manusiawi. Orang sengaja ditumplek, supaya ongkos menjadi tinggi. Ya itu, pimpinannya selama ini sengaja membiarin," kata Yasonna.
Dia menyebutkan dalam kasus larinya penghuni Rutan, Kepala Rutan Pekanbaru sudah dinonaktifkan. Untuk sementara ini sudah ditarik ke Kanwil Hukum HAM Riau.
Lantas apakah Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Riau juga akan dicopot?.
"Nanti akan Irjen yang kasih rekomendasi, nanti akan ada penelitian soal itu," kata Yasonna.
Yasonna menyebutkan, dia juga sudah meminta kepada Kepala Rutan yang baru sekarang, untuk memperbaiki kembali sistem yang ada.
"Saya sudah minta, itu ruangan besuk harus proporsional. Jangan ada lagi ruangan besuk dijadikan ajang pungli," katanya.
