Home » » Mahfud MD: Anies Minta presiden Karantina Jakarta

Mahfud MD: Anies Minta presiden Karantina Jakarta

Written By Ingat Kembali on Minggu, 29 Maret 2020 | 21.00


    Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD 

"sudah minta kepada presiden untuk memberlakukan karantina wilayah DKI Jakarta,”Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD Mahfud

Jakarta (INGATKEMBALICOM) - Pemerintah pusat mengaku sudah menerima permintaan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memberlakukan karantina wilayah di Ibu Kota demi mencegah penyebaran Covid-19.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.


Mahfud menuturkan, surat tertanggal 28 Maret 2020 diterima pada Minggu 29 Maret 2020 hari ini.


“Baru sampai hari ini, sudah Pemerintah pusat mengaku sudah menerima permintaan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memberlakukan karantina wilayah di Ibu Kota demi mencegah penyebaran Covid-19.


Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.


Mahfud menuturkan, surat tertanggal 28 Maret 2020 diterima pada Minggu 29 Maret 2020 hari ini.


“Baru sampai hari ini, sudah minta kepada presiden untuk memberlakukan karantina wilayah DKI Jakarta dengan tetap memperhatikan hak-hak dasar dan kebutuhan dasar rakyat,” ujar Mahfud seperti dikutip dari tayangan KompasTV.


Menurutnya, sudah ada beberapa daerah yang secara resmi menerapkan karantina wilayah.


Namun, Mahfud mengungkapkan, pemerintah akan membahas soal substansi dan teknis dari karantina wilayah pada Selasa 31 Maret 2020.


Hasil pembahasan tersebut akan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang karantina wilayah.


“Soal karantina wilayah, substansinya dan teknisnya akan dibahas pada hari Selasa,” tutur dia.


Sebelum membahas soal karantina wilayah, pada Senin 30 Maret 2020 besok, pemerintah akan mengkaji penanganan masalah ekonomi sebagai dampak dari wabah Covid-19.


“Yang besok, kita itu akan lebih konkret. Pertama, penanganan masalah ekonominya dulu. Ini kan akan terjadi masalah ekonomi yang cukup besar, sehingga besok akan dibahas sebuah perppu tentang relaksasi masalah keuangan, perbankan, dan sebagainya,” ujarnya.


Pemerintah juga akan membahas soal RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan.


Pemerintah memprediksi akan terjadi defisit di atas 3 persen akibat wabah ini.


Maka dari itu, menurut Mahfud, pemerintah membutuhkan sejumlah langkah yang juga harus disepakati DPR.


Share this post :

Posting Komentar

 
Support : ingatkembali.com Copyright © 2016-2018. Ingat Kembali - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by PT.M2C
Proudly powered by Presiden Online