JK Benarkan Anggaran Bocor, Fahri Minta Pemerintah Jawab Semua Tuduhan

Ingat Kembali
    Ilustrasi Pembangunan Infrastruktur


Jakarta (INGATKEMBALICOM) - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membenarkan adanya kebocoran karena korupsi tapi tidak mencapai angka yang disebut Prabowo Subianto, yaitu sebesar 25 persen. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pemerintah menjawab dan menjelaskan semua tuduhan.

Fahri awalnya menyinggung pernyataan JK soal LRT. Menurut Fahri, ada potensi kebocoran anggaran pada pembangunan LRT Jabodetabek karena dinilai lebih mahal.

"Sekarang begini, deh, Pak JK mengatakan itu LRT itu, Light Rapid Transportation itu dia bilang kemahalan. Kenapa ini LRT di atas sementara di bawahnya kosong? Nanti ketika jalan tolnya mau kita perlebar nggak bisa karena di tengahnya ada tiang LRT," ujar Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (08/02/2019).

"Saya juga berpikir, mondar-mandir, saya kan tinggal di Cibubur mondar-mandir lihat, ini apa ceritanya ini? Tiba-tiba ini kayak ada tiga lantai ke atas gitu, dibikin tinggi. Dan itu memakan beton lebih banyak," imbuhnya.

Menurut Fahri, membangun kereta dengan LRT dinilai membutuhkan beton yang lebih banyak. Hal itu akan berdampak pada tambahan biaya yang berpotensi pada kebocoran.

"Kalau Anda hamparkan saja itu di tanah, nggak seberapa makan betonnya. Mungkin beton itu tinggal 30 persen. Tapi karena dinaikin ke atas, itu betonnya tambah 60 persen. Akibatnya apa? Biaya, kan? Itu bisa disebut bocor atau tidak? Bocor," ungkapnya.

Fahri lalu meminta pemerintah menjelaskan kepada rakyat. Menurutnya, pemerintah harus menjawab semua tuduhan dan tak boleh marah.

"Jadi jangan defense mechanism-nya itu terlalu berlebihan. Jelasin saja. Sekaligus kita dalam kampanye ini mendidik rakyat. Semua tuduhan kepada pemerintah jawab dong, ya, jangan marah," tegasnya.

Sebelumnya, capres Prabowo Subianto menyebut kebocoran anggaran negara yang mencapai 25 persen. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membenarkan adanya kebocoran karena korupsi tapi tidak mencapai angka yang disebut Prabowo.

"Iya tentu (kebocoran anggaran), kalau tidak bocor kenapa banyak aparat pemerintah yang tertangkap? Pasti (bocor). Tapi kesimpulannya tidak berlebihan," kata JK di kantor pusat PMI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (08/02/2019).

JK menyebut kebocoran anggaran terjadi karena ada pejabat hingga kepala daerah yang melakukan korupsi. Tapi JK menegaskan lagi, persentasenya tak seperti yang disebut Prabowo.

"Iya tentu (bocornya karena korupsi), ternyata banyak yang masuk KPK, kan. Tapi tidak semua, jangan disamaratakan, ada bersih, ada tidak, tidak semua. Tidak benar itu diratakan 25 persen," ujar JK.

Tags