"Baru kemarin saya mengatakan ini yang terakhir, tapi pagi hari ini ada OTT lagi Wali Kota Medan," Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
Jakarta (INGATKEMBALICOM) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan kekecewaannya pada kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.
Dikutip CNN Indonesia, Tjahjo sempat mengatakan Bupati Indramayu Supendi adalah kepala daerah terakhir yang terjaring KPK sebelum dirinya selesai menjadi menteri. Namun, KPK kembali menangkap kepala daerah, yakni Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.
"Baru kemarin saya mengatakan ini yang terakhir, tapi pagi hari ini ada OTT lagi Wali Kota Medan," kata Tjahjo saat membuka Rakornas Simpul Strategis Pembumian Pancasila di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Rabu 16 Oktober 2019.
Kemarin dalam kegiatan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Tjahjo memang sempat menyatakan kepada Ketua KPK Agus Rahardjo bahwa terjeratnya Bupati Indramayu Supendi pada Selasa (15/10) dini hari adalah OTT yang terakhir. Tjahjo lalu berharap di periode kedua pemerintahan Jokowi tak ada lagi kepala daerah yang terciduk KPK.
"Tapi tetap kita gunakan asas praduga tidak bersalah, ini yang paling akhir," ucap mantan Sekjen PDIP itu kemarin di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Selasa 15 Oktober 2019.
Di tempat yang sama, Agus pun sempat mempertanyakan maksud Tjahjo ketika mengatakan OTT terhadap Bupati Indramayu Supendi adalah yang terakhir.
"Pak menteri tadi sampaikan harapannya di pemerintahan kedua tidak ada OTT lagi. Saya terus terang enggak tahu ke depannya tidak ada OTT itu ke arah kita enggak ada lagi korupsi atau KPK-nya yang dimatikan? Saya ndak tahu," kata Agus.
Nyatanya, pada Selasa 15 Oktober 2019 malam hingga Rabu (16/10) dini hari, KPK kembali menjerat kepala daerah lewat operasi tangkap tangan. KPK menangkap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dalam giat di Medan, Sumatera Utara. Dari operasi tangkap tangan itu, KPK juga menangkap enam orang lainnya yaitu Kepala Dinas PU, protokoler dan ajudan Wali Kota, dan swasta. Uan Rp200 juta juga diamankan dalam kesempatan tersebut.
"Dari OTT malam sampai dini hari tadi, total tujuh orang diamankan, yaitu dari unsur Kepala Daerah/Wali Kota, Kepala Dinas PU, protokoler dan ajudan Wali Kota, swasta.," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu 16 Juli 2017.
Febri belum bisa merinci mengenai dugaan kasus yang melibatkan Wali Kota Medan. Dia hanya mengatakan bahwa OTT juga berhasil menyita uang ratusan juta Rupiah.
"Ada uang yang diamankan; ratusan juta. Masih dalam proses perhitungan. Diduga ada setoran dari dinas-dinas ke Kepala Daerah," tuturnya.
Kemarin dalam kegiatan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Tjahjo memang sempat menyatakan kepada Ketua KPK Agus Rahardjo bahwa terjeratnya Bupati Indramayu Supendi pada Selasa (15/10) dini hari adalah OTT yang terakhir. Tjahjo lalu berharap di periode kedua pemerintahan Jokowi tak ada lagi kepala daerah yang terciduk KPK.
"Tapi tetap kita gunakan asas praduga tidak bersalah, ini yang paling akhir," ucap mantan Sekjen PDIP itu kemarin di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Selasa 15 Oktober 2019.
Di tempat yang sama, Agus pun sempat mempertanyakan maksud Tjahjo ketika mengatakan OTT terhadap Bupati Indramayu Supendi adalah yang terakhir.
"Pak menteri tadi sampaikan harapannya di pemerintahan kedua tidak ada OTT lagi. Saya terus terang enggak tahu ke depannya tidak ada OTT itu ke arah kita enggak ada lagi korupsi atau KPK-nya yang dimatikan? Saya ndak tahu," kata Agus.
Nyatanya, pada Selasa (15/10) malam hingga Rabu (16/10) dini hari, KPK kembali menjerat kepala daerah lewat operasi tangkap tangan. KPK menangkap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dalam giat di Medan, Sumatera Utara. Dari operasi tangkap tangan itu, KPK juga menangkap enam orang lainnya yaitu Kepala Dinas PU, protokoler dan ajudan Wali Kota, dan swasta. Uan Rp200 juta juga diamankan dalam kesempatan tersebut.
"Dari OTT malam sampai dini hari tadi, total tujuh orang diamankan, yaitu dari unsur Kepala Daerah/Wali Kota, Kepala Dinas PU, protokoler dan ajudan Wali Kota, swasta.," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu 16 Oktober 2019.
Febri belum bisa merinci mengenai dugaan kasus yang melibatkan Wali Kota Medan. Dia hanya mengatakan bahwa OTT juga berhasil menyita uang ratusan juta Rupiah.
"Ada uang yang diamankan; ratusan juta. Masih dalam proses perhitungan. Diduga ada setoran dari dinas-dinas ke Kepala Daerah," tuturnya.
